Pos Kabinet yang Bukan Untuk Parpol

Jakarta - Sejumlah pos kementrian atau departemen dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II sudah pasti tertutup untuk dipimpin kader partai politik. Yakni pos-pos yang bertugas mengelola sumber daya dalam jumlah besar.

"Misalnya departemen pertahanan, saya akan pilih calon yang netral. Bukan dari parpol," kata Presiden SBY di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2009).

Pos lain yang kepemimpinannya juga tidak akan dijadikan jatah parpol adalah Kementrian Negara BUMN, Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Intelejen Nasional. Menurut SBY, tujuannya selain menghindari konflik kepentingan adalah demi menepis kecurigan publik terhadap integritas dan kejujuran pejabat bersangkutan dalam mengelola sumber daya.

"Misalnya di BUMN, karena dia (menteri) berasal dari parpol belum-belum sudah dituduh pasti ada ini itu buat kepentingan parpol. Kasihan," imbuhnya.

Lebih lanjut SBY mengharapkan masyarakat kelak tidak meributkan para menteri yang berasal dari parpol. Sebab di dalam kontrak kinerja dan pakta integritas akan ditegaskan bahwa keberadaan kader parpol di dalam pemerintahan bukan untuk bermain politik melainkan bekerja.

"Jangan hiraukan dari parpol atau bukan. Mereka masuk kabinet buat bekerja, bukan berpolitik ria," tandasnya.

(lh/irw)