Pemerintah Berkomunikasi dengan Tokoh Petisi

Jakarta - Pemerintah segera berkomunikasi dengan para tokoh yang menolak pengesahan RUU Rahasia Negara. Ini bagian konsolidasi agar produk hukum itu kelak seimbang antara kepentingan pertahanan negara dan unsur demokrasi.

"Kita akan berkomunikasi Insya Allah setelah lebaran, sekitar tanggal 24-25 September. Mudah-mudahan beliau-beliau bisa saya undang ke Dephan," ujar Menhan Juwono Sudharsono, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/9/2009).

Tujuan membangun komunikasi mencari titik temu serta keseimbangan antara rahasia yang terkait kepentingan nasional dengan kebebasan publik mendapatkan informasi. Agar produk hukum itu kelak menjadi milik bersama semua pemangku kepentingan baik yang mengedepankan keamanan nasional dan kebebasan informasi.

"Ada titik temu yang perlu dikonsolidasikan antara rahasian negara dan kebebasan informasi. Tugas saya membangun kebersamaan itu sehingg UU ini menjadi milik bersama," ujar menhan.

Pemaparannya ini merupakan salah satu arahan Presiden SBY dalam rapat kabinet membahas kontroversi RUU Rahasia Negara. Rapat diikuti juga oleh Menko Polhukam Widodo AS, Menkumham Andi Mattalata, Mensesneg Hatta Radjasa, Menkominfo M. Nuh, Mendagri Mardiyanto, Panglima TNI Djoko Santoso, Kapolri Bambang HD dan Seskab Sudi Silalahi.

Di dalam rapat Presiden SBY menekankan perlunya mencari kesimbangan keamanan negara dan kebebasan yang disepakati semua pihak. Bila unsur keamanan yang lebih dikedepankan maka kebebasan jadi tertekan, pun sebaliknya.

"Demikianlah tujuan reformasi yang hingga hari ini kita bangun. Menghadirkan kehidupan yang berimbang, harmonis dan datangkan kebaikan bagi semua," ujar SBY.

(lh/irw)