.webp)
"Penetapan tersangka terhadap pimpinan KPK terlalu prematur. Mengherankan bahwa karena pencekalan kedua orang itu (Anggoro Widjojo dan Joko Tjandra) kemudian pimpinan KPK dijadikan tersangka penyalahgunaan wewenang," kata ahli hukum dari UI Mas Ahmad Santosa saat dihubungi detikcom, Rabu (16/9/2009).
Padahal, menurut Santoso, masyarakat melihat Anggoro dan Joko adalah 2 koruptor yang merugikan negara. Seharusnya pencekalan kedua orang itu adalah tindakan yang benar.
"Kok justru kemudian mereka (KPK) dikatakan menyalahgunakan wewenang. Masyarakat kan jadi bingung," kata Santosa.
Ditambah lagi, penetapan tersangka itu berawal dari testimoni Antasari. Padahal testimoni itu sendiri belum jelas benar. Pihak-pihak terkait, seperti Anggoro Widjojo dan Joko Tjandra, juga belum pernah diperiksa.
Santosa yakin penetapan tersangka ini hanyalah bagian dari skenario sistematis untuk mengkerdilkan KPK. Upaya pelemahan KPK juga datang dari Jaksa Agung yang menghendaki kewenangan penuntutan ditarik dari KPK dan dikembalikan ke Kejagung.
Dari sisi DPR juga pelemahan KPK terjadi dengan cara mempreteli kewenangan KPK lewat regulasi yang mereka buat. Santosa menilai para anggota DPR sudah gerah dengan KPK yang berulang kali menembak mereka dengan menangkapi para anggota Dewan korup.
"Memang kalau saya menghubungkan antara statement dari anggota DPR khususnya Komisi III, kemudian statement Jaksa Agung, dari para pembela kasus-kasus korupsi, pengacara-pengacara terkenal itu, mereka sudah sejak 5 tahun lalu mengeluhkan soal begitu kuatnya KPK. Jadi ini adalah rencana lama untuk mereduksi atau mengkerdilkan kewenangan KPK," papar Santosa.
Jika pelemahan itu sukses, bisa ditebak siapa yang akan diuntungkan. Mereka adalah para koruptor yang akan bersorak-sorai dengan kemenangan mereka. "Komunitas koruptor akan senang sekali," kata Santosa.
(sho/nrl)
