"Ketika Presiden janji-janji pemberantasan korupsi dia berbasis kepada KPK. Tapi dalam hal ini dia berdiam diri saja. Kami sangat menyayangkan SBY," kata Direktur Indonesia Budgeting Center (IBC) Arief Nur Alam kepada detikcom , Rabu (16/9/2009).
Arif menghargai alasan SBY yang tidak mau terlibat konfrontasi antara KPK dengan Mabes Polri. Namun, sekarang ini yang harus dilakukan adalah menyelamatkan KPK sehingga pemberantasan korupsi jalan terus.
Menurut Arif, ada dua sayap yang bergerak bersama-sama untuk melemahkan KPK hingga pada akhirnya nanti dibubarkan. Pertama, adalah sayap Kepolisian yang menyerang pimpinan KPK dengan menuduh mereka melakukan penyalahgunaan wewenang.
"Kedua, melalui pembahasan RUU Pengadilan Tipikor di DPR mengenai kewenangan (penuntutan) KPK. Ini dilakukan oleh beberapa orang anggota Dewan yang merasa KPK sangat mengganggu," tukas dia.
Terhadap para pimpinan KPK yang masih tersisa, Arif meminta jangan menyerah dengan mengundurkan diri. Meskipun hanya ada 1-2 orang pemimpin KPK, sistem di lembaga antikorupsi tersebut sudah sangat baik dibanding lembaga lain.
"Walaupun dia akan tertatih-tatih melangkah, tapi yang pasti tetap harus melakukan kerja-kerja dan komunikasi kepada kalangan masyarakat sipil. Sekejam apa pun kelompok tertentu melemahkan KPK, tapi KPK telah menjadi bagian masyarakat. Masyarakat saya kira akan menjadi back up," pungkasnya. (irw/nrl)











































