Bersikap Dua Kaki, Pemerintah Kambing Hitamkan DPR

RUU Rahasia Negara

Bersikap Dua Kaki, Pemerintah Kambing Hitamkan DPR

- detikNews
Selasa, 15 Sep 2009 17:16 WIB
Bersikap Dua Kaki, Pemerintah Kambing Hitamkan DPR
Jakarta - Komisi I DPR RI menyesalkan sikap dua kaki pemerintah terhadap inisiatif pembahasan RUU Rahasia Negara. Mereka menganggap pemerintah telah mengkambinghitamkan DPR.

"Ketika diprotes, kita yang dikambinghitamkan. Ini tidak fair," ujar anggota Komisi I (Pertahanan) DPR yang juga anggota panitia kerja RUU Rahasia Negara, Effendy Choirie.

Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers di Ruang Rapat Komisi I Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2009). Seluruh perwakilan fraksi di Komisi I menghadiri jumpa pers ini, seperti Deddy Djamaludin Malik dari FPAN, Markus Silano dari FPD, Tosari Wijaya dari FPPP, Constant Ponggawa dari FPDS, Al Muzamil Yusuf dari FPKS, Effendy Choirie dari FKB, Sidarto Danusubroto dari FPDIP, dan Marzuki Darusman dari FPG.

Presiden SBY, setelah mendapat kritikan keras dari masyarakat sipil dan pers, meminta RUU Rahasia Negara diperbaiki sebelum akhirnya disahkan menjadi UU. Presiden takut jika nantinya UU ini akan menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono bahkan pernah mengatakan inisiatif dikebutnya pembahasan RUU bukan berasal dari pemerintah, tapi dari Komisi I DPR. Menurut Gus Choi, panggilan akrab Effendi, pernyataan pemerintah yang simpang siur itu perlu diklarifikasi kepada publik.

Kalau memang presiden takut dengan kritikan dan penciptaan opini publik, kata Gus Choi, lebih baik RUU ditarik kembali. "Ya ditarik saja, jangan pengen pencitraan di publik bagus tapi undang-undang juga dapet. Sementara yang jelek-jelekan itu DPR. Kita ini sudah sering dijelek-jelekan," jelas mantan Ketua FKB DPR ini.

Jika nantinya memang ditarik, Gus Choi meminta agar pemerintah menyatakan penarikan draft melalui surat resmi. "Jangan pakai ajudan, tapi nanti wakilnya tetap rapat di sini (Komisi I-red)," tegasnya.

Gus Choi juga mengharapkan agar pemerintah berani bersama-sama dengan DPR untuk menjelaskan kepada publik soal RUU yang mendapat kritikan bertubi ini. "Kalau dihadapkan ke publik, ayo jelaskan bersama," tuturnya. (nvc/iy)


Berita Terkait