"Pak Susno ini pejabat tinggi negara, jadi harus (klarifikasi) secara resmi. Dijelaskan secara resmi, oleh pejabat yang berwenang di Polri," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar di Jakarta, Selasa (15/9/2009).
Bambang yang juga pensiunan anggota Polri ini menambahkan, langkah klarifikasi sangat penting dilakukan untuk mencegah persoalan yang semakin meruncing antar lembaga penegak hukum.
"Ini penting untuk dijelaskan, jangan sampai persoalan menjadi melebar hingga menambah keruh," terang Bambang.
Dia juga mengimbau, terkait perseteruan KPK, Polri, dan Kejagung, sebaiknya sesama lembaga penegak hukum saling memperkuat, bukan malah bersinggungan.
"Jangan direcoki oleh kepentingan konflik. Penegakan hukum dalam konteks penindakan korupsi membutuhkan energi yang besar, jangan justru antar lembaga saling berkonflik," tutupnya.
(ndr/nrl)











































