KPU Mulai Bahas Pilkada, Perppu Dipertimbangkan

Jakarta - Setelah tahapan pilpres dan pileg mendekati final, kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai fokus mengurusi pemilihan kepala daerah (pilkada). KPU tengah mengkaji berbagai regulasi terkait pilkada untuk disesuaikan dengan perkembangan terbaru.

"Kita membahas persiapan pilkada. Di 2010 ada 246 pilkada," kata anggota KPU I Gusti Putu Artha usai rapat membahas pilkada bersama Bawaslu dan Depdagri di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2009).

Menurut Putu, KPU fokus pada persiapan pelaksanaan pilkada langsung. Sebab metode pemilihan langsung inilah yang diatur dalam UU Nomor 32/2004 tentang Otonomi Daerah. KPU sengaja menghindarkan wacana pilkada tak langsung dan membiarkannya menjadi wacana di DPR.

"Yang dipersiapkan KPU dan Depdagri hari ini adalah pilkada dengan metode pemilu langsung seperti yang diatur UU 32/2004," kata Putu.

Dia menambahkan, ada beberapa hal dari peraturan tentang pilkada yang harus dibahas lagi menyesuaikan perkembangan yang terjadi di lapangan. Antara lain, UU 32 mengatur penandaan dilakukan dengan cara coblos, sedangkan pileg dan pilpres lalu dilakukan dengan cara mencontreng.

Hal lain adalah dibolehkannya penggunaan KTP untuk pemilih yang tak terdaftar di pilpres lalu namun tidak diatur di pilkada. Juga tidak adanya kartu pemilih di pileg dan pilpres lalu namun ada di aturan tentang pilkada.

"Ini yag harus disesuaikan jika ingin direspon segera dalam regulasi kita," ucap Putu.

Untuk keperluan mengkaji peraturan dan sinkronisasinya dengan perkembangan di lapangan ini, KPU dan Depdagri  serta Bawaslu sepakat membentuk tim. Tim ini terdiri dari 2 komisioner (Andi Nurpati dan I Gusti Putu Artha), Kepala Biro Teknis KPU, perwakilan dari 4 Dirjen di Mendagri, dan 2 anggota Bawaslu.

"Tim inilah yang akan menggodok persoalan menjadi satu kesimpulan apakah tim ini akan mendorong perppu atau tidak. Kalau perppu, item-item mana saja dari UU 32 yang akan di-perppu-kan. Misalnya, sekarang nggak perlu lagi kartu pemilih, itu diperppukan, itu dicoret. Kemudian tidak perlu dicoblos tapi dicontreng, itu kan perlu diperppukan," papar Putu.

Entah merekomendasikan perppu atau tidak, tim ini harus memberikanr rekomendasinya paling lambat awal Oktober. KPU sengaja tidak memilih opsi revisi UU No 32/2004 karena akan memakan waktu terlalu lama. Padahal penyelenggaraan pilkada sudah semakin dekat.

"Pilihan tidak pada revisi karena membutuhkan waktu yang panjang, sedangkan teman-teman di daerah sudah ada yang memulai tahapan. Ada 120 daerah yang sudah masuk tahapan persiapan pilkada pada bulan Oktber-November, misalnya Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Manado, sehingga jika dilakukan revisi maka tidak terkejar dinamika di lapangan," tutur Putu.

(sho/yid)