Ketika Pendidikan Kian Dikomersilkan

Jakarta - Potret pendidikan Indonesia dalam lima tahun terakhir buram. Pendidikan yang harusnya menjadi hajat hidup orang banyak justru malah bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Janji-janji pemerintah akan murahnya pendidikan dianggap isapan jemkpol belaka.

"Di akhir masa jabatan Mendiknas, kita masih disibukkan dengan masalah-masalah mendasar, seperti sekolah mau roboh, buku pelajaran mahal," ujar anggota Koalisi Pendidikan, Ade Irawan dalam diskusi mengevaluasi kinerja Mendiknas selama lima tahun di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jl Kalibata Timur, Jakarta, Selasa (8/9/2009).

Padahal, menurut Ade, pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Dengan memperoleh pendidikan yang baik, bangsa akan semakin cerdas. Sehingga ke depan diharapkan Indonesia mampu bersaing dengan dunia internasional. Tapi apa yang terjadi?

"Justru Mendkinas mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial," ketus Ade.

Ade mencontohkan, program Ujian Nasional (UN) yang selama ini banyak mendapat kritikan tetap dipertahankan. Padahal, pemerataan standar nilai dalam UN dianggap tidak adil sebab belum meratanya hasil-hasil pembangunan di daerah.

Para siswa di daerah-daerah terpencil 'dipaksa' untuk menjawab soal yang sama dengan siswa-siswa cerdas di kota yang penuh dengan fasilitas penunjang pendidikan.

Hal senada diungkapkan Direktur Sekolah Tanpa Batas, Bambang Wisudo. Bambang
menjelaskan, bukan hanya pelaksanaan Ujian Nasional saja yang amburadul, akan tetapi UN dianggap justru menciderai pendidikan itu sendiri. "Padahal, ada bermacam-macam evaluasi," imbuhnya.

Bambang, yang juga intens terhadap pendidikan bagi warga miskin ini berharap UN secera dihapuskan. Sebab, selain tidak adil, UN juga membuka peluang adanya kecurangan-kecurangan, serta proyek-proyek yang cuma menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

"Dan anehnya, yang banyak melakukan kecurangan adalah sekolah-sekolah yang berbasis agama," sindir Bambang.

Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, imbuh Bambang, pendekatan yang digunakan haruslah dengan pendekatan pedagogis (pendidikan), bukan pendekatan politis seperti yang saat ini terjadi. Reformasi di dunia pendidikan tidak akan terjadi jika tidak ada perubahan mendasar dalam sistem pendidikan.

"Lihatlah internal kita. Dalam artian reformasi internal dalam dunia pendidikan," pungkas Bambang.

(anw/rdf)