"Sebaiknya memang jangan semua masuk ke dalam partai koalisi pendukung pemerintah. Nanti tidak ada check and balances," ujar Direktur Indobarometer, M Qodari ketika dihubungi detikcom, Minggu (6/9/2009).
Qodari menjelaskan dengan masuknya semua kekuatan dalam pemerintahan, maka pemerintah akan sangat kuat. Perlu ada yang berada di luar kekuasaan untuk memaksimalkan fungsi kontrol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya berbeda dengan Orde Baru. Legislatif kini punya wewenang yang cukup kuat, berbeda dengan saat Orde Baru," jelasnya.
Walau berperan sebagai pendukung pemerintah, belum tentu juga partai-partai ini akan menyetujui setiap kebijakan pemerintah. Menurutnya bisa saja nanti dalam menyikapi suatu isu akan terjadi silang pendapat antar fraksi di DPR. Seperti yang terjadi pada partai-partai pendukung pemerintah di DPR saat ini.
"Mungkin saja tetap dinamis seperti pada 2004-2009. Tentunya masing-masing parpol punya kebijakan yang berbeda untuk menyikapi isu yang dianggap populer seperti impor beras atau kenaikan BBM," pungkasnya.
(rdf/iy)











































