.webp)
Demikian diungkapkan pakar otonomi daerah Ryas Rasyid dalam diskusi di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2009).
"Kalau kecerdasan dan kesejahteraan belum tercapai bagaimana rakyat bisa menyeleksi pemimpin yang benar," katanya.
Ryas menuturkan ada pemahaman yang keliru soal Pilkada yang dianggap sebagai produk dari otonomi daerah. Menurutnya otonomi daerah berbeda dengan Pilkada. "Otda itu meletakkan kewenangan ke daerah, bukan menyeleksi pimpinan," katanya.
Karena salah penafsiran itu, ujar Ryas, pelaksanaan Pilkada tidak berjalan sesuai harapan. "Jadi buat apa Pilkada kalau hanya menghasilkan perampok bukan pemimpin," kritik mantan menteri otonomi daerah ini.
Ryas menuturkan, ada 2 sayarat utama yang harus dipenuhi sebelum suatu daerah menggelar Pilkada. Pertama adalah tingkat kecerdasan. Dia mengusulkan minimal 50 persen rakyat daerah setempat harus tamat SD. Kedua, yakni pendapatan asli daerah (PAD)-nya harus lebih besar dari biaya Pilkada.
"Jika sudah dipenuhi syarat itu, baru bisa Pilkada. Sebab demokrasi itu ada syaratnya jangan hantam aja mau Pilkada," tandasnya.
Senada dengan Ryas, Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu juga mengungkapkan kerisauannya tentang Pilkada. Burnap, demikian dia biasa disapa mengatakan, seringkali kandidat yang bertarung di Pilkada mengeluarkan biaya yang lebih mahal dari anggaran pembangunannya.
"Bayangkan saja dana yang dikeluarkan untuk jadi Bupati di Sumut bisa 5-6 miliar," katanya.
Menurutnya hal itu tidaklah logis. Dia mengusulkan agar daerah pemekaran tidak usah menggelar Pilkada dulu. "Biar pemerintah konsen dulu ngurusi jangan dilempar dulu Pilkada," katanya.
Dia mengusulkan, agar biaya penyelenggaraan Pilkada tidak lebih besar dari anggaran daerah itu. "Jangan sampai Pilkada itu hanya high cost," tutupnya.
(Rez/yid)
