DPR Diminta Perbaiki Mekanisme Seleksi Anggota BPK

Jakarta - Banyak pihak mengkhawatirkan independensi DPR dalam rangkaian seleksi calon anggota BPK. Kalau DPR tidak memperbaiki mekanisme seleksinya, dikhawatirkan anggota BPK terpilih tidak kompeten dan tidak efektif karena membawa banyak kepentingan.

"Sayangnya, dalam proses pemilihan BPK ini prosedur pemilihannya sangat sumir. Mekanisme penjaringan harus diperbaiki," kata Mantan Dirjen Perundangan Depkumham Oka Mahendra kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (3/9/2009).

Oka berharap BPK lebih punya 'gigi' supaya bisa menembus masuk ke berbagai instansi. Hal ini penting untuk memeriksa pengelolaan keuangan Negara guna mencegah penyelewengan dana dan tindakan korupsi lainnya.

"Jadi hasil audit BPK dapat menjadi bahan utama bagi KPK untuk menyelidiki lebih lanjut kasus korupsi," imbuh mantan anggota DPR ini.

Oka berharap DPR dapat melakukan seleksi calon anggota BPK sebaik-baiknya. Independensi DPR diperlukan untuk menghasilkan anggota BPk yang kompetitif dan bebas kepentingan.

"Diharapakan seleksi dapat berlangung obyektif dan tidak terpengaruh atas kepentingan tertentu yang dapat menimbulkan conflict of interest,” ujar Oka.

Menurut Oka, ada perubahan mendasar baik itu struktur organisasi maupun wewenang BPK. Dari segi struktur organisasi, BPK memiliki perwakilan di seluruh propinsi. Hal ini, menurut Oka menuntut perimbangan antara keahlian dengan tugas-tugas yang diemban anggota BPK nantinya.

"Diharapkan terpilih orang-orang yang di samping memiliki keahlian, pengalaman, tingkat pendidikan yang memadai, juga memiliki integritas moral yang baik, dan jujur," tegas Oka.

(van/yid)