.webp)
"Survei LSN dilaksanakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dari tanggal 20-29 Agustus 2009. Pengambilan sampel dilakukan secara rambang berjenjang (multistage random sampling) terhadap 2.178 responden dengan margin of error 2,1 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen," kata Direktur Eksekutif LSN Umar S. Bakry dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (3/9/2009).
Menurut Bakry, ketika LSN menanyakan bagaimana sebaiknya pemerintah RI merespon serangkaian ulah provokatif Malaysia tersebut, mayoritas publik (40,3%) mendesak pemerintah dapat bersikap lebih tegas terhadap negeri jiran itu. Lebih eksplisit lagi, sebanyak 32 persen publik bahkan minta pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.
"Hanya 16,1 persen publik yang masih berharap pemerintah RI meningkatkan kerjasama dengan Malaysia," papar Bakry.
Meskipun demonstrasi anti-Malaysia marak terjadi di berbagai daerah, namun sejauh ini pemerintah RI belum menunjukkan sikap yang jelas terhadap berbagai provokasi yang dilakukan negeri serumpun itu. Jika sikap diam pemerintah berlangsung terus bukan tidak mungkin sentimen anti-Malaysia akan semakin meluas di seluruh tanah air.
"Sinyal tersebut setidaknya dapat dideteksi melalui temuan LSN yang menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen publik mengaku tidak atau kurang puas terhadap kebijakan pemerintah RI kepada Malaysia. Hanya 15,4 persen saja yang mengaku puas atau sangat puas terhadap kebijakan pemerintah RI kepada Malaysia. Sisanya mengaku tidak tahu," bebernya.
Atas dasar itulah, sentimen negatif terhadap Malaysia sebagaimana ditemukan oleh survei LSN ini layak disikapi serius oleh pemerintah RI, khususnya Presiden SBY. Dalam negara demokrasi, politik luar negeri tidak lagi menjadi urusan para elit pemerintahan, tapi juga telah menjadi domain publik.
"Apalagi hubungan dengan Malaysia bukan hanya menyakiti kepentingan publik yang sangat luas, tapi juga menyangkut marwah bangsa dan kedaulatan nasional yang lebih besar," pungkasnya.
Seperti diketahui belum lama ini Malaysia melakukan klaim terhadap Tari Pendet asal Bali dan Pulau Jemur di Provinsi Riau sebagai miliknya. Sebelum itu Malaysia juga mengklaim batik, wayang kulit, keris, lagu rasa sayange sebagai kebudayan mereka.
Malaysia pun masih bersikukuh atas sikapnya bahwa blok Ambalat adalah milik mereka. Belum lagi seringnya terjadi kasus penyiksaan dan pengusiran paksa TKI yang membuat miris bangsa Indonesia.
(yid/iy)
