"Sejarah mencatat, kenaikan perluasan jalan tidak berbanding lurus dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan. Seperti Jalan Casablanca yang awalnya untuk mengurai kemacetan Jalan Sudirman-Thamrin. Tapi nyatanya tak berpengaruh. Malah jalan tersebut sekarang macet," kata Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat FE UI (LPEM-UI), Nurul Achjar dalam dialog publik di Menara Cakrawala, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis, (3/9/2009).
Menurutnya, dengan meluaskan jalan, akan mendorong tingkat penjualan mobil. Yang diuntungkan adalah Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ujung-ujungnya solusi adalah membangun MRT. Untuk memaksa masyarakat mau menggunakan MRT, masyarakat pengguna mobil harus dipersulit dan ditekan. Dari pajak progresif, menaikan tarif parkir hingga menaikan tarif tol.
"Tapi pemasukan uang dari pajak dan retribusi tersebut harus dikembalikan ke sektor MRT. Di Jakarta kan aneh. Tarif parkir dinaikkan tapi untuk larinya ke swasta. Tarif tol dinaikan dengan pertimbangan 2 tahun sekali yang ditetapkan UU. Itukan kongkalikong yang paling sempurna antara operator tol, DPR dan pemerintah," tambah pembicara lainnya dari Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.
Sayangnya MRT di Jakarta saat ini belum tersedia. Pembangunan busway yang mencontek Bogota, Colombia hanya setengah hati. Padahal, Bangkok yang dulu lebih macet daripada Jakarta, kini telah jauh terurai akibat dibangunnya MRT berupa monorel dan subway. "Intinya adalah kemauan politik, itu kuncinya. Kamauan pemerintah untuk menolak lobi-lobi ATPM. Stop perluasan jalan, karena hanya menjadi karpet merah bagi ATPM," pungkas Nuzul.
(asp/anw)











































