SBY Diminta Merampingkan Kabinet 2009-2014

Jakarta - Format kabinet yang terlalu banyak pos kementeriannya membuat kinerja kabinet menjadi terpecah-pecah. Perlu keberanian SBY merampingkan kabinet dengan kementerian yang kuat sehingga bisa bekerja profesional.

Demikian pendapat pengamat politik LIPI Siti Zuhro dalam lounching buku Biografi Politik "The Next Cabinet SBY-Boediono" di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/9/2009).

Zuhro juga mengatakan bahwa perampingan struktur kabinet juga akan berdampak pada pengelolaan anggaran bagi publik. Selama ini, lanjut Zuhro, anggaran yang dikelola oleh publik sangat minim karena banyak yang dikorupsi di pos kementerian.

"Dengan meminimalkan pos kementrian, peluang anggaran yang dikorupsi juga kecil. Sehingga lebih banyak anggaran yang dikelola untuk pelayanan publik," kata Zuhro.

Zuhro juga mengatakan, di era desentralisasi tidak diperlukan lagi struktur kabinet yang gemuk seperti selama ini. "Tetapi struktur yang mempunyai kaki-kaki yang kuat di daerah." imbuhnya.

Selain mengusulkan perampingan kabinet, Zuhro juga mengritik pembentukan pos kementrian 'kecil' yang menurutnya hanya sekedar mengakomodir jatah parpol. Kementerian seperti itu sebaiknya dihapus saja karena tidak begitu relevan dan cenderung menyulitkan koordinasi.

"Ini justru membuat kordinasi semakin sulit. Lebih baik disatukan saja dengan kementrian lain," sarannya.

Zuhro pun mengusulkan beberapa pos kementerian yang bisa digabung. Yakni kementerian perdagangan, perindustrian, dan pariwisata digabung menjadi satu kementrian. Pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup juga disatukan.

Berikutnya perhubungan digabung dengan komunikasi dan informatika. Departemen pendidikan nasional digabung dengan pemuda dan olahraga, termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan perempuan. "Penggabungan ini membuat kinerja bisa lebih efektif," tutupnya.
(Rez/yid)