.webp)
"Sebaiknya penanganan terorisme hanya Polri saja. TNI boleh tapi hanya dalam kondisi tertentu. Hanya saat di mana terorisme sudah menjadi ancaman negara atau dalam kondisi yang sangat darurat," kata Koordinator Kontras Usman Hamid.
Hal tersebut dia katakan di sela-sela aksi unjuk rasa menuntut pemerintah meratifikasi konvensi orang hilang di Kantor Depkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (1/9/2009).
Penanganan terorisme saat ini, imbuhnya masih dalam ranah penegakan hukum, sehingga yang berhak melakukannya adalah polri. Namun menurutnya bukan berarti BIN dan TNI selama ini tidak pernah dilibatkan. Selama ini, baik TNI maupun BIN sudah diinstruksikan ke presiden untuk berkoordinasi dalam fungsi deteksi dan pencegahan.
"Namun untuk terlibat secara langsung memang belum diperlukan. TNI itu sifatnya lebih ke pemberi informasi, bukan dilatih untuk penegakan hukum," imbuhnya.
Usman memberi contoh, apakah TNI cocok dengan terorisme yang menggunakan sistem bom bunuh diri saat ini, yang sulit sekali diprediksi. Mereka bisa dilibatkan hanya dalam kasus-kasus sepertai penyandraan orang banyak yang sudah tidak bisa ditangani lagi, serta ancaman kepada keselamatan negara.
(anw/iy)
