DPR Minta Pemerintah Bentuk Badan Pemberantasan Terorisme

Jakarta - Komisi I DPR meminta pemerintah agar segera membentuk badan pemberantasan terorisme. Tujuannya untuk memberantas habis bibit korupsi di tanah air.

"Kesimpulan Komisi I, meminta pemerintah untuk segera mewujudkan badan penanggulangan teroris yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab operasional untuk menangani masalah terorisme," ujar Ketua Komisi I DPR, Teo Sambuaga.

Hal ini disampaikan Teo Sambuaga usai menutup rapat kerja antara Komisi I DPR dengan jajaran Menko Polhukam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2009).

Badan ini nantinya akan melakukan pengkajian mendalam mengenai aliran dana teroris. Selain itu, menurut Teo, fokus badan ini diarahkan pada penumpasan aktor intelektual di balik terorisme.

"Melakukan pengawasan terhadap aliran dana dari dalam dan luar negeri untuk tujuan terorisme. Fokus pada pelaku atau aktor intelektual dan jaringan yang mengajak masyarakat melakukan teroris," ujar Teo.

Salah satu langkah yang harus segera ditempuh, Teo menjelaskan, pemerintah harus segera mengajukan draf revisi RUU terorisme. Hal ini penting terkait penguatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

"Perlunya diamandemen UU 15 Tahun 2003 tentang Terorisme untuk meningkatkan efektifitas tentang penanggulangan tindak pidana terorisme," tegasnya.

(van/mok)