"Menurut saya tidak tepat (tuntutan itu). Kami sangat keberatan karena dia (Samsuddin) orangnya diam, kok bisa dianggap memaksa," kata kuasa hukum Syamsuddin, L M Samosir, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta, Senin (31/8/2009).
Menurut dia, Syamsuddin sendiri tidak tahu menahu mengenai pembagian acces fee tersebut. Dirinya hanya menerima uang tersebut sebagai biaya perjalanan dinas. Samsuddin mengaku hanya menerima uang sebesar Rp 66,9 juta untuk keperluan pribadi, uang tersebut kemuian dikembalikan ke penyidik Kejaksaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, dikatakan Samosir, pihaknya tak mengerti alasan tuntutan atas Samsuddin.
"Kalau dikatakan dia tidak mengevaluasi sistem online itu, memang betul dia tidak mengevaluasi, Tapi itu karena evaluasi itu bukan domain dia, tapi domainnya menteri," ungkapnya.
Di tempat lain, Samsuddin yang ditemui usai sidang hanya mengatakan bahwa tuntutan merupakan tugas JPU. Dirinya pun menganggap apa yang dibacakan jaksa merupakan penilaian jaksa.
Menurutnya, uang sebanyak Rp 5 miliar yag dikenakan sebagai pidana tambahan tidak hanya diterima dirinya. "Itu kan jaksa yang menilai bukan saya," tegasnya.
"Dari persidangan sebelumnya, seperti sudah diketahui bahwa itu diterima seluruh pegawai," pungkasnya.
Jaksa juga menuntut Syamsuddin membayar denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan serta pidana tambahan Rp 5.921.286.192 sebagai pencabutan keuntungan proyek Sisminbakum. Sebelumnya, Syamsudin pernah mengembalikan uang sebesar Rp 66,9 juta.
Jaksa juga telah menyita uang dari Ditjen AHU Rp 2,425 miliar. Hingga saat ini, total uang dugaan korupsi Sisminbakum yang berhasil dikembalikan mencapai Rp 8,403 miliar.
(nov/irw)
