.webp)
"Amat urgen bagi pemerintah membentuk Departemen atau Kementerian Urusan Perbatasan dalam kabinet mendatang," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra dalam surat elektronik yang dikirim kepada detikcom, Sabtu (29/8/2009) malam.
Selama ini, imbuh Yusron, penanganan masalah perbatasan masih kurang mendapat perhatian. Padahal jika tidak diawasi secara serius, Indonesia rawan kehilangan kedaulatan teritorial.
"Kita merupakan pemilik beberapa selat strategis yang menjadi jalur lalu-lintas internasional, kita seharusnya memperoleh keuntungan dari posisi itu dan bukan mara bahaya," jelasnya.
Yusron menambahkan, wilayah Indonesia yang begitu luas, membawa konsekuensi kita harus berbatasan dengan banyak negara. Termasuk bahaya jika sewaktu-waktu pulau-pulau Indonesia diklaim negara tetangga.
"Pulau-pulau kecil kita rawan dari penyusupan serta menjadi incaran negara atau bangsa lain," terangnya.
Yusron menegaskan, selama ini pengawasan pulau-pulau yang terletak di perbatasan masih bersifat kewilayahan. Bahkan, cenderung melupakan penghuninya.
"Termasuk Pulau Miangas di dekat Filipina," imbuhnya.
Selain lebih fokus mengawasi batas wilayah Indonesia, kementerian ini bisa bekerjasama untuk mengembangkan pariwisata di wilayah perbatasan. "Misalnya, mengembangkan perkebunan dengan melibatkan penduduk sekitar, maka kita bukan saja mengamankan perbatasan, tapi sekaligus pula mensejahterakan rakyat di daerah itu," tandas adik Yusril Ihza Mahendra ini
"Kita tidak cukup hanya ribut-ribut, misalnya dengan Malaysia, dalam masalah budaya dan perbatasan," pungkasnya.
(ape/ape)
