ICW: Partai Demokrat Harus Klarifikasi

Jakarta - Pernyataan Wakil Ketua Bidang Kesra DPP Partai Demokrat (PD), Taufan Hunneman, yang meminta SBY untuk merombak pimpinan KPK dinilai keliru dan menyesatkan. Agar tidak timbul salah kaprah, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak PD untuk klarifikasi.

"Kalau PD tidak mengklarifikasi berarti membenarkan statemen itu," kata anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho saat dihubungi detikcom, Jumat (28/8/2009).

Sesuai prosedur perundang-undangan, pimpinan KPK hanya bisa diganti melalui proses seleksi di DPR. Sedangkan apabila presiden merombak pimpinan KPK hal itu dianggap sebagai intervensi. "Seolah-olah menempatkan KPK itu bawahan presiden, ini kan termasuk bentuk intervensi," tegasnya.

Emerson juga mempertanyakan kapasitas Taufan yang berani menlontarkan statemen tersebut. "Apakah atas nama pribadi atau partai? Yang jelas ia mesti diberi sanksi," tegasnya.

Taufan, Kamis (27/8/2009) kemarin, meminta Presiden SBY untuk merombak total pimpinan KPK yang ada saat ini. Menurutnya, mekanisme pergantian pimpinan KPK melalui seleksi di DPR tidak menjamin mutu kualitas kepemimpinan maupun moral dari para pimpinan KPK. Hal itu tercermin dari kasus yang menimpa Antasari Azhar saat ini.

"Kasus-kasus itu memberikan gambaran betapa hancurnya lembaga ini (KPK). Mitos bahwa lembaga ini dipimpin orang yang bermoral seperti luluh lantak," katanya.

(ape/iy)