"Tujuan saya agar semua pihak menghormati presiden yang memiliki hak prerogratif," kata Mubarok saat dihubungi detikcom melalui telepon, Jakarta, Kamis (27/8/2009) malam.
Mubarok menjelaskan, prilaku partai-partai koalisi SBY yang selama ini meminta jatah kursi dinilai tidak etis. Dalam sistem presidensil, kewenangan memilih menteri tetap murni hak prerogratif presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Mubarok mendapat respon serius dari beberapa partai pendukung SBY selama ini seperti PKS. Bahkan Sekjen PD Marzuki Alie menyesali pernyataan Mubarok yang sering kontroversial.
Sebelumnya, Mubarok juga pernah melontarkan pernyataan kontroversial. Saat itu, ia menyampaikan ke media bahwa perolehan suara Parta Golkar pada Pemilu Legislatif 2009 bisa jadi tidak mencapai 2,5 persen.
Pernyataan itu lantas membuat kubu beringin bereaksi keras. Tidak hanya itu, pernyataan Mubarok juga membuat Ketua Dewan Penbina PD Susilo Bambang Yudhoyono mesti turun tangan untuk mendinginkan suasana.
(ape/lrn)











































