Survei ini dilakukan kepada 1.270 responden yang dipilih secara acak di seluruh Indonesia dan dilakukan dengan teknik wawancara.
Sebanyak 78,3 persen responden menginginkan menteri harus dijabat orang yang profesional. 6,9 persen menginginkan harus mewakili daerah di Indonesia secara seimbang. Hanya 4,1 persen yang menginginkan menteri berasal dari Parpol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini dikatakan Dodi dalam jumpa pers di Kantor LSI, Jl Lembang Terusan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2009).
Peneliti CSIS, J Kristiadi menjelaskan, menteri yang bisa disebut profesional harus memiliki tiga kriteria, yaitu ekspertis atau mengerti persoalan, memiliki etika dan harus punya tanggung jawab sosial. Selain itu calon menteri juga harus lebih mengabdikan dirinya pada negara bukan pada kelompok atau partainya.
"Parpol jangan sembarangan mengajukan kadernya. Jangan asal kader setia partai tetapi juga harus punya kemampuan," jelasnya.
SBY pun diminta tegas dalam bernegosiasi dengan partai-partai pendukungnya dalam hal jatah menteri. Jika parpol tidak memiliki kader yang memiliki kemampuan di bidang tersebut, maka parpol bisa mengajukan orang lain yang dipilih oleh parpol tersebut.
"Jangan sampai hanya tukang pukul atau orang yang suka kasak-kusuk. Ini juga untuk mendidik partai," pungkasnya.
(rdf/yid)











































