Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok dalam Dialog Kenegaraan di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2009).
"Kontrak politik itu hanya untuk memperkuat komitmen, sehingga SBY tidak bisa diteror seperti 2004. Saat putaran 2, minta 4 kursi (menteri) dikasih 3, terus ngedumel," kata Mubarok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin mengatakan sebaiknya SBY menggunakan hak prerogatifnya secara penuh dalam menyusun kabinet. Sebabnya, dalam konstitusi tidak mengenal kontrak politik.
"Kontrak politik hanya membuat presiden menjadi gamang, menyalahkan sistem. Padahal ia digerogoti oleh kontrak politik," ujarnya.
(lrn/yid)











































