.webp)
"Makanya, saat ini kita tinggal menunggu political will dari pemerintah apakah mau menyelesaikan masalah ini atau tidak," ujar Alvin Lie yang dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (25/8/2009).
Seperti diketahui, saat ini di Dekom Pertamina ada dua masalah yang masih jadi kontroversi, yaitu dugaan conflict of interest anggota Dekom Gita Irawan Wirjawan karena masih aktif di dua perusahaan swasta bidang migas dan dugaan adanya intervensi Dekom terhadap Direksi terkait keluarnya beberapa surat intervensi Dekom kepada Direksi tentang pemilihan direksi dan komisaris anak perusahaan Pertamina.
Menurut Alvin, DPR sudah lama mendesak pemerintah melalui Menneg BUMN untuk menyelesaikan kontroversi di Dekom Pertamina tersebut. Makanya, setelah Menneg BUMN berkirim surat ke Presiden, tugas DPR tinggal menunggu respon dari Presiden atas surat dari Menneg BUMN itu.
Kasus kontroversi di Dekom Pertamina sebenarnya sudah lama terjadi, dan DPR juga sudah berulang-kali membahas dan memberikan warning kepada Pemerintah terkait masalah ini. "Ironisnya hingga saat ini terkesan Pemerintah tidak memiliki political will untuk menuntaskannya. Makanya, sekarang tinggal dilihat apakah pemerintah serius atau tidak membenahi Pertamina," ungkapnya.
Alvin berharap, Presiden akan menepati janjinya yang beberapa waktu lalu pernah menyatakan ke depan pimpinan BUMN, baik di direksi maupun komisaris, akan dipilih secara profesional tanpa ada intervensi atau drop-dropan dari pihak manapun.
Sementara anggota Komisi VII DPR lainnya, Nizar Dahlan menambahkan, sebaiknya pemerintah segera menyelesaikan masalah ini. Sebab, jika berlarut-larut, dikhawatirkan akan mengganggu kerja teknis Pertamina. Padahal, sebagai BUMN andalan negara dalam kontribusi deviden, Pertamina seharusnya bisa bekerja profesional tanpa ada intervensi dan kepentingan-kepentingan bisnis pribadi atau politik.
Kalau kebijakan reposisi sebagai jalan keluar terbaik, menurut Nizar, pemerintah harus mempertimbangkan solusi alternatif tersebut. "Tak harus menunggu pasca-pelantikan Presiden, sebab penggantian anggota komisaris kan bisa sewaktu-waktu. Kalau menunggu pelantikan malah nanti dituding ada kepentingan politiknya," ujarnya.
(zal/nvc)
