"Bisa jadi PDIP dari Golkar ada menteri yang masuk. Namun check and balance akan tetap terselenggara," kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman dalam acara bincang-bincang bersama wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2009).
Menurut Hayono, check and balance DPR terhadap kebijakan pemerintah merupakan amanah UUD 1945. Hal itu tidak bisa dihilangkan hanya karena perwakilan dari partai yang bersangkutan masuk dalam jajaran kabinet.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hayono menjelaskan, amandemen UUD 1945 sebanyak 4 tahap telah mengurangi kekuasaan presiden, sehingga munculnya pemerintahan otoriter seperti era Orde Baru tidak mungkin terulang.
"Kalau kita mendalami amandemen UUD 1945 mustahil kita kembali ke Orba. Kekhawtiran itu mustahil, kecuali ada upaya kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen," pungkasnya.
Lebih lanjut Hayono berharap DPR mendatang dapat membangun kultur budaya unggul seperti yang kemukakan pidato kenegaraan SBY pada 14 Agustus lalu. Lewat kultur tersebut, perbaikan DPR termasuk di dalamnya fungsi pengawasan, menjadi sesuatu yang akan terwujud.
(lrn/yid)











































