PKS: Bahaya dan Sumber Ketegangan Baru

Jakarta - Mabes Polri memerintahkan kepolisian daerah untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana terorisme dengan mengawasi ceramah dan dakwah. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun mengecam pengawasan polisi tersebut.

"Kebijakan kepolisian meningkatkan pengawasan terhadap ceramah keagamaan dan kegiatan dakwah menimbulkan bahaya besar. Hal ini akan menjadi sumber ketegangan baru antara umat Islam dan pemerintah," kata anggota Komisi I DPR RI asal FPKS, Mutamimul Ula, dalam keterangan persnya yang diterima detikcom, Sabtu (22/8/2009).

Menurut Tamim, saat ini umat Islam dalam posisi sebagai pihak yang dicurigai. Apalagi sebelumnya pernyataan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Hariyadi Soetanto telah meminta masyarakat untuk melaporkan orang yang mengenakan jubah, bersorban dan berjenggot pada aparat keamanan.

Hal ini tentunya dinilai memojokan umat Islam. "Kepolisian harus bijak dan rasional, jangan sampai negara demokrasi berubah menjadi negara polisional. Negara polisional tidak kalah bahayanya dengan negara militer," tegasnya.

Tamim juga menyoroti penggunaan istilah 'dakwah provokatif dan melanggar hukum' bisa menjadi pasal karet dan politis. Dalam menghadapi teroris, akan sangat melelahkan jika polisi harus mengawasi seluruh umat Islam. Hal ini akan membuat energi Polri terbuang sia-sia.

"Polisi tidak hanya bertugas memberantas teroris, tetapi juga memberantas kejahatan lainnya seperti narkoba dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan masyarakat sangat besar," pungkasnya.

(rdf/zal)