TNI: Ada Skenario GPK Agar Aparat Melanggar HAM

Jakarta - TNI Angkatan Darat (AD) menduga para penembak di kawasan PT Freeport Indonesia di Papua dilakukan underbouw Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Mereka memiliki skenario agar aparat keamanan bertindak keras dan melanggar HAM.

"Terkait insiden penembakan di Freeport Indonesia, Papua memang sering dikatakan sebagai kriminalitas. Tapi untuk diketahu, ini lagu lama yang dimainkan kelompok sparatis," kata Kepala Dinas Penerangan AD, Brigjen TNI Christian Zebua, kepada wartawan di kantornya, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (18/8/2009).

Menurut Christian, para pelaku merupakan Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK). "Jadi bukan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) atau OPM. Tidak ada itu, itukan maunya mereka disebut itu. Yang ada itu GPK dan di lapangan kita sudah kerja sama dengan polisi," jelasnya.

Kenapa masih terjadi penembakan-penembakan? Menurut Christian, memang tidak mudah menanganinya, apalagi pasukan TNI memili keterbatasan. "Kita tidak punya kewenangan memanggil dan mengintrogasi. Kita hanya bisa melihat, dia berbuat di depan kita lalu kita bertindak," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Christian mengatakan, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan perlunya aturan pelibatan dalam menangani terorisme dan sparatisme.

"Seperti di Freeport itu apa sih? Apa kriminal murni atau kelompok yang sudah mengancam negara. Kita informasikan mereka ini tidak terlepas dari underbouw GPK. Mereka punya skenario untuk menggiring kita melakukan pelanggaran HAM. Mereka akan bertepuk tangan bila kita bertindak keras dan tegas kepada masyarakat, makanya kita harus hati-hati dan jangan sampai jadi komoditas internasional," pungkasnya.
(zal/sho)