SBY: Tidak Boleh Ada Kekuasaan yang Absolut

Jakarta - Kesimbangan (check and balances) antarkekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus menjadi ruh dalam konstitusi sebuah negara demokrasi. Hal ini diperlukan agar tidak ada kekuasaan yang absolut tanpa ada pengecekan kekuasaan lain.

"Tidak boleh ada kekuasaan yang begitu absolutnya tanpa ada pengecekan
kekuasaan lain. Power must not go uncheck. Power tends to corrupts.
Absolut power corrupts absolutely ," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu dikatakan SBY dalam sambutannya memperingati Hari Konstitusi di
Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2009).

Konstitusi, kata presiden, juga harus menjaga keseimbangan antara negara dan rakyatnya.

"Tak boleh negara terlalu kuat dan rakyat tidak  punya ruang. Tak boleh negara lemah sehingga tak bisa jalankan tugasnya. Harus pas betul," jelasnya.

Presiden terpilih 2009-2014 ini menjelaskan konstitusi juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Konstitusi bukanlah kitab suci agama yang tak bisa diubah. Tapi tidak baik kalo konstitusi sering diubah. Yang baik punya jangka waktu lama, tidak mudah diubah-ubah setiap saat," pungkasnya.

(lrn/aan)