.webp)
"Pemilu nasional dan lokal sebaiknya dipisahkan karena pemilu di Indonesia itu paling rumit di seluruh dunia," kata peneliti Center for Electoral Reform (Cetro) Refli Harun dalam diskusi Menatap Pemilu ke Depan di Gunung Geulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/8/2009).
Jika nasional dan lokal dipisah, kata dia, untuk legislatif dan eksekutif justru sebaiknya digabung. Dalam pemilu nasional, yang dipilih adalah anggota DPR, DPD, dan presiden-wakil presiden. Sedangkan untuk lokal yang dipilih adalah gubernur, anggota DPRD provinsi, bupati/walikota, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
Selain itu, menurut Refli, waktu penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal juga harus dipisah. Jaraknya paling sedikit 2 tahun. "Misalnya pemilu lokal 2012 dan nasional 2014," kata Refli.
Dengan pemisahan seperti ini, ada banyak keuntungan yang bisa dicapai. Pertama, penyelenggaraan pemilu lebih sederhana dan murah. Kedua, karena pemilu eksekutif dan legislatif bersamaan, maka starting point dari pengelolaan pemerintah baik di pusat maupun daerah akan sama di tiap periode pemerintahan.
Ketiga, dalam pemilu lokal, isu-isu lokal akan lebih mengemuka dan menjadi perhatian para peserta pemilu. Sebab selama ini banyak caleg daerah yang hanya mendompleng ketenaran tokoh nasional untuk berkampanye.
"Mereka tidak berkampanye dengan mengangkat isu-isu lokal," kata Refli.
Keempat, kebiasaan caleg nasional untuk memanfaatkan caleg lokal juga bisa dihilangkan. Sebab selama ini banyak caleg nasional yang tidak mau turun ke daerah dan hanya menggunakan caleg daerah untuk membantunya berkampanye.
"Dengan pemisahan nasional dan lokal ini banyak keuntungan yang bisa kita raih," ujar Refli.
(sho/aan)
