.webp)
"Yang berkeinginan seperti itu mungkin karena memikirkan calon pimpinan MPR dan DPR yang harus putus tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 (Oktober). Jadi ada kepentingan pragmatis terjadi di situ," kata Wasekjen Partai Golkar Iskandar Mandji.
Hal ini disampaikan dia di sela-sela Rapimnas V Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelimurni, Jakarta Barat, Kamis (13/8/2009).
Mandji menilai terlalu sederhana jika mempercepat pelaksanaan Munas hanya karena ingin menentukan pimpinan DPR dan MPR.
Sebab, menurut Mandji, siapa pun pengurusnya baik itu pengurus lama atau baru sudah tugasnya untuk menentukan wakil partai di komposisi kepemimpinan DPR dan MPR.
"Dulu kan Pak Agung (Laksono) dipilih oleh pengurus jaman Pak Akbar (Tanjung). Kalau pengurus sekarang tidak boleh memilih pimpinan DPR berikutnya, lalu untuk apa, harus seimbanglah," ujar orang dekat JK ini.
Mandji menegaskan Munas adalah wewenang DPP. Sebagai mandataris Munas, kata Mandji, DPP yang berhak menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan Munas partai.
"Ini tugas DPP sebagai mandataris Munas. Tapi saran daerah kita pertimbangkan," kata dia.
Di Rapimnas Golkar terjadi adu kuat antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Surya Paloh. Kubu Ical menghendaki Munas dipercepat sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober, yakni pada akhir September. Sementara kubu Paloh menginginkan tetap bulan Oktober.
(Rez/aan)
