"Itu di luar etika. Saya belum menemukan (penggunaan seperti itu)," kata Ahli Telematika Edmon Makarim saat ditanyakan apakah penggunaan dotcom digunakan juga untuk situs institusi milik pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Edmon dalam persidangan kasus dugaan korupsi Sisminbakum di Depkum HAM. Edmon bersaksi untuk terdakwa mantan Dirjen AHU Romli Atmasasmita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kuntadi ditemui usai sidang mengatakan, tampilan situs sisminbakum sama persis dengan situs Depkum HAM. Hal ini justru mengesankan negara mendompleng kepada pihak swasta.
"Jadi sisminbakum adalah kamuflase belaka agar negara bisa melakukan pungutan kepada masyarakat," cetus Kuntadi.
Lebih lanjut, kata dia, pemerintah untuk bisa melakukan pungutan harus tunduk pada aturan.
"Sedangkan aturan untuk biaya akses sisminbakum itu belum ada," pungkasnya.
(nov/irw)
