Penggunaan Dotcom pada Layanan Sisminbakum di Luar Etika

Penggunaan Dotcom pada Layanan Sisminbakum di Luar Etika

- detikNews
Rabu, 29 Jul 2009 17:47 WIB
Jakarta - Penggunaan domain dotcom pada program www.sisminbakum.com dinilai melanggar etika. Penggunaan domain ini justru dianggap sebagai kamuflase untuk menarik pungutan dari masyarakat.

"Itu di luar etika. Saya belum menemukan (penggunaan seperti itu)," kata Ahli Telematika Edmon Makarim saat ditanyakan apakah penggunaan dotcom digunakan juga untuk situs institusi milik pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Edmon dalam persidangan kasus dugaan korupsi Sisminbakum di Depkum HAM. Edmon bersaksi untuk terdakwa mantan Dirjen AHU Romli Atmasasmita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2009).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Edmon, penggunaan dotcom biasanya digunakan untuk keperluan komersil. Sedangkan untuk departemen dan pemerintahan, biasanya domain yang digunakan adalah go.id.

Menanggapi hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kuntadi ditemui usai sidang mengatakan, tampilan situs sisminbakum sama persis dengan situs Depkum HAM. Hal ini justru mengesankan negara mendompleng kepada pihak swasta.

"Jadi sisminbakum adalah kamuflase belaka agar negara bisa melakukan pungutan kepada masyarakat," cetus Kuntadi.

Lebih lanjut, kata dia, pemerintah untuk bisa melakukan pungutan harus tunduk pada aturan.

"Sedangkan aturan untuk biaya akses sisminbakum itu belum ada," pungkasnya.

(nov/irw)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini