Walhi Sumsel Tuntut Izin HPHTI PT Rimba Hutani Mas Dicabut

Palembang - Departemen Kehutanan (Dephut) diminta mencabut izin Hak Pengelola Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT Rimba Hutani Mas yang beroperasi di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).

Permintaan itu dilontarkan puluhan aktivis lingkungan hidup dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel dalam aksi di kantor Dinas Kehutanan Sumatera Selatan di Jalan Kolonel Burlian Palembang, Kamis (16/07/2009).

Menurut pernyataan sikap yang dibacakan dan disampaikan para pengunjukrasa, perusahaan yang mendapat izin mengelolah hutan seluas 67.100 hektare di kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, itu telah melakukan kejahatan lingkungan hidup.

"Sebab banyak sekali hutan dan rawa yang rusak oleh aktivitas perusahaan tersebut. Mereka melakukan kejahatan ekologi," kata DIrektur Walhi Sumsel Anwar Sadat.

Walhi Sumsel juga menuntut agar Dephut menolak pengajuan izin baru yang diajukan perusahaan tersebut, seluas 20 ribu hektar di Musi Banyuasin itu.

Aksi dilangsungkan pukul 10.30 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB. Para pengunjuk rasa membawa spanduk yang bertuliskan, 'Usir PT RHM dari Bumi Sumsel, serta sejumlah pamflet yang bertuliskan, 'Go To Hell PT RHM' atau 'Dishut: Dinas Perusak Hutan'.

Para pengunjukrasa sendiri tidak mau berdialog dengan pihak Dinas Kehutanan Sumsel.

"Buat apa berdialog dengan mereka. Sebab yang diajak dialog tidak menyelesaikan persoalan. Kami hanya menyampaikan tuntutan melalui kantor ini," kata Sadat.

Sadat pun mengancam akan melakukan aksi lebih besar, yakni melibatkan masyarakat dari Musi Banyuasin, melakukan gugatan hukum, serta meminta dukungan aktifis lingkungan hidup international, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

"Ini aksi warning. Kalau mereka cuek, tahapan itu akan kita lakukan, termasuk menggugatnya secara hukum," kata Sadat.

(tw/nwk)