Pemilu Kok Bayar? Katanya Gratis

Jakarta - "Pemilu Kok Bayar? Katanya gratis." Itulah komentar warga Pondok Hijau, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat-Tangerang. Hal itu terjadi karena untuk menggelar coblosan 5 April, warga mesti merogoh kocek untuk mendirikan tempat pemungutan suara (TPS).Hal ini diceritakan Rahmat Faisal, salah seorang pengurus RT setempat, pada detikcom, Rabu (31/3/2004). "Kebetulan saya adalah pengurus RT yang sempat menghadiri rapat RW. Pada rapat itu sempat dibahas tentang dana pemilu," urainya lewat e-mail.Di wilayahnya, yaitu RW 09, ada 5 TPS untuk 9 RT. Biaya pembuatan TPS untuk 1 TPS dan 1 kali pemilihan sebesar Rp 900 ribu. Jadi ongkos total mencapai Rp 4,5 juta. Dan setiap RT dibebani setoran Rp 500 ribu."Ketua RT kebingungan untuk mendapatkan dana Rp 500 ribu. Nggak mungkin narik duit dari warga. Terus saya sarankan agar RT kami tidak membayar uang TPS dengan alasan warga tidak mau bayar," urai Rahmat.Banyak komentar-komentar warga ketika mereka berkumpul. Misalnya, "Yang seneng orang, kok yang susah kita." Juga ada celetukan, "Minta aja sama caleg-caleg". Gara-gara masalah ongkos, TPS di kampung Rahmat Faisal kemungkinan akan dibangun di rumah kosong. "Gimana nih KPU? Jangan gaji aja yang digedein," protes Rahmat seraya minta e-mailnya diforward ke KPU.Rp 800 RibuHal yang sama juga terjadi di RT 04 RW 12, Kelurahan Pamulang Barat, Tangerang. Ketua RT setempat, Satrio Bimo menceritakan, keluar instruksi bahwa setiap RT harus membuat TPS sendiri-sendiri. Ironisnya, dananya tidak disokong oleh penyelenggara pemilu.Akhirnya rapat RW memutuskan bahwa TPS didirikan secara swadaya. Setiap TPS makan duit Rp 800 ribu. "Dana itu dibebankan warga. Jadi warga sumbangan secara sukarela," kata Bimo pada detikcom.Bimo juga dilanda kebingungan. "Sampai sekarang belum ada dana. Warga juga susah ditarikin (iuran). Kami bingung bagaimana membikin TPS," keluhnya. (nrl/)