Benderanya Dibakar PDIP Tuban, Golkar Serahkan ke Polisi

Surabaya - Bendera Partai Golkar di Tuban disweeping dan dibakar oleh massa PDIP setempat, Selasa kemarin. Golkar sendiri tidak terlalu reaktif menanggapinya."Kita serahkan pada lembaga yang berwenang, yaitu Panwaslu dan polisi," kata Humas DPD Partai Golkar Jatim, Yusuf Husni, dalam perbincangan dengan detikcom per telepon, Rabu (31/3/2004).Sekadar diketahui, pada Selasa kemarin massa PDIP Tuban mengamuk menyusul penahanan terhadap dua kader mereka yaitu Anto Sutanto dan Bakat. Polisi menahan mereka karena mereka menurunkan bendera Partai Golkar.Sebelumnya, PDIP, Golkar dan plus parpol yang lain memasang atribut partai di jalur hijau. Hal ini melanggar Surat Keputusan Bersama. KPU dan Panwaslu setempat pun menurunkan semua atribut parpol. Tapi, esoknya Golkar malah unjuk gigi dengan menguningkan Tuban. Hal inilah yang membuat massa PDIP ramai-ramai menurunkan atribut Golkar sehingga terjadilah penangkapan.Pada Selasa kemarin, massa dan pengurus PDIP setempat mendatangi KPU Tuban. Tapi urusan pemasangan atribut dan pelepasan 2 kader mereka, deadlock. Akhirnya, massa moncong putih mengamuk. Mereka menyisir atribut Golkar dan membakarnya."Pemilu saat ini kan ada wasitnya. Kita serahkan pada mereka untuk menangani kasus di Tuban itu. Sebenarnya persoalannya kan sederhana. Kalau memang dianggap bendera Golkar itu melanggar, ya dicopot saja oleh Panwaslu," tukas Yusuf Husni.Atas aksi anarkis massa PDIP, Golkar tidak akan melakukan perlawanan. "Rakyat sudah pintar. Tahu yang benar, mana yang tidak. Saya yakin sebenarnya semua parpol tidak ada keinginan untuk berbuat seperti kemarin, karena pasti tidak akan mendapt simpati dari masyarakat. Tapi silakan Panwaslu menangani hal itu," papar Yusuf Husni.Sedangkan Edi Wahyudi, caleg Golkar untuk DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan 9, meminta polisi mengusut tuntas kasus itu karena masuk kategori pidana. "Polisi jangan takut bertindak," tegasnya pada detikcom.Dia mensinyalir aksi itu bertujuan untuk mengacaukan pemilu yang dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu. "Karena di DP 9 sering terjadi pelanggaran, tapi panwaslu terkesan diam, akhirnya dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu," pendapat Edi tanpa menyebut kelompok mana yang dia maksud. (nrl/)