Tak Ada Monopoli Informasi

Jakarta - Pemberitaan televisi pada pemilihan umum 2004 tidak lagi terkonsentrasi pada salah satu kontestan. Fenomena itu menunjukkan bahwa sejauh ini belum ada monopoli informasi oleh partai politik tertentu seperti yang terjadi pada Pemilu 1999.Demikian temuan monitoring pemberitaan televisi monitoring yang digelar Institut Studi Arus Informasi (ISAI). Selama periode monitoring pada 20-25 Maret lalu memantau 1476 berita parpol peserta Pemilu 2004 yang ditanyangkan di 10 televisi nasional.Hasilnya menunjukkan tidak ada satu parpol yang benar-benar mendominasi pemberitaan. "Secara umum kali ini memberikan porsi yang seimbang pada semua parpol besar dan baru", papar Koordinator ISAI Agus Soedibyo di kantor Panwas Pemilu, Jakarta, Selasa (30/3/2004).Hasil detailnya adalah, Partai Golkar menjadi obyek liputan sebanyak 178 kali, PDI Perjuangan 169 kali, PAN 92 kali, PPP 64 kali, PKS 148 kali, dan Demokrat 55 kali. Kecuali Metro TV yang memunculkan berita tentang Partai Golkar jauh lebih banyak dibanding parpol lainnya.Tidak jauh berbeda dengan temuan monitoring periode sebelumnya, Metro TV lebih sering memberitakan kegiatan dan orasi Surya Paloh dalam kampanye Partai Golkar. Selama pemantauan, terkumpul 37 item berita yang rata-rata ditampilkan 6 kali dalam satu hari dengan durasi selama 4 menit.Sehingga semakin kuat indikasi bahwa Surya Paloh menjadikan stasiun televisi miliknya sebagai media kampanye dirinya. Terlebih dalam statusnya sebagai kandidat calon presiden versi konvensi Partai Golkar. Sehingga capres lainnya relative tidak mendapat ruang pemberitaan sama sekali.Alokasi pemberitaan yang tidak proporsional di atas dengan sendirinya bertolak belakang dengan keputusan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) nomor 12/2004 pasal 3, 5 dan 13. Tetapi meski demikian Metro TV tidak akan mendapat sanksi dari dua lembaga negara tersebut. Sebagaimana komentar yang disampaikan Anggota KPI Bimo Nugroho menanggapi temuan ISAI. "Kami bukan sekumpulan orang yang suka menjatuhkan sanksi", jawabnya.Barangkali jawaban pasrah tersebut mencerminkan kejengkelan KPI terhadap bandelnya pengelola Metro TV. Sebab sejak masa pra-kampanye, KPI telah berulang kali melayangkan teguran, dan tidak pernah ada tanggapan konkrit sama sekali."Kami akan berkoordinasi dengan kelompok kerja KPU, untuk menyiapkan laporan pemberitaan televisi selama masa kampanye yang akan dipubikasikan kepada publik. Diharapkan masyarakat dapat menjatuhkan sanksi sosial kepada pelanggar aturan," kata Bimo.Temuan lain dari monitoring ISAI juga menilai bahwa pemberitaan televisi belum mengangkat masalah yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan pelaksaan pemilu. Seperti kendala teknis, ekonomis dan sosiologis. Tetapi masih seputar hingar bingar kampanye.Selain itu liputannya masih terpusat di wilayah Jawa, terutama DKI Jakarta. Hal itu menunjukkan kecenderungan televisi untuk menggeneralisir problem pemilu di Indonesia semata-mata pada apa yang terjadi di Jawa. "Sebenarnya bisa dimaklumi dari sisi magnitude berita, tapi kan kejadian di bagian lain negara ini juga perlu diketahui publik", ujar Agus Soedibyo.Berkaitan dengan kualitas berita, masih banyak pemberitaan televisi yang tidak melakukan cover both sides. Hanya ada 117 saja dari 1476 berita yang dipantau melakukan cover both sides. Tentu saja ini berbahaya jika beritanya menyangkut dugaan pelanggaran kampanye. Sebab berpotensi terjadi trial by the press. (zal/)