Bila Pemilu Mundur, KPU dan Pemerintah Harus Minta Maaf

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah harus meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia dan parpol-parpol peserta pemilu, apabila pemilu sampai diundur dari jadwal sebelumnya yaitu 5 April 2004.Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid kepada wartawan saat jumpa pers usai memberikan orasi politik pada kampanye PKS di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2004)."Pada dasarnya PKS menolak pemilu susulan ataupun pemilu yang diundur, tapi apabila hal ini tetap terjadi, maka KPU serta pemerintahan Megawati harus bertanggung jawab dan secara 'betina' meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan parpol-parpol peserta pemilu," tegas Hidayat.Menurut Hidayat, apabila pemilu mundur, justru hal ini akan menguntungkan kelompok tertentu seperti orde baru, yang akan memanfaatkan momen kegagalan era reformasi ini. "Supaya pemilu menghasilkan wakil rakyat dan presiden yang bersih serta berkualitas, maka jangan sampai pemilu diundur. Apabila terjadi, justru akan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu serta bangkitnya rezim orde baru," kata Hidayat.Ketika ditanya target PKS saat ini, Hidayat menjawab, minimal pasrtainya lolos electoral treshold. "Target realita kami atau yang paling minimal adalahuntuk lolos electoral treshold tiga persen. Sedangkan target maksimal kami yaitu meraih 20 persen suara dan menempatkan kader PKS sebagai presiden Indonesia," jawabnya. (zal/)