Komnas Soroti Pelanggaran HAM Anggota Polri

- Komnas HAM menyoroti berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri di berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari kasus penganiayaan, pemerasan, penangkapan yang tidak disertai surat penangkapan, pemerkosaan, dan sebagainya yang dilakukan polisi sejak lepas dari TNI.Seharusnya dengan perubahan paradigma militer menjadi paradigma penegakan hukum, Polri mampu menjadi pengayom masyarakat. Namun pada prakteknya, anggota Polri banyak melakukan pelanggaran HAM seperti kasus Aceh, Bulukumba, Manggarai, dan demo mahasiswa di depan Gedung MA.Demikian keterangan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam jumpa pers usai acara audiensi Komnas HAM dengan Kapolri beserta jajarannya di Mabes Polri Jakarta, Senin (29/3/2004)."Paradigma penegakan hukum masih jauh dari harapan, karena praktek-praktek kekerasan masih banyak terjadi, dan memang diakui, perubahan tidak serta merta bisa dijalankan, karena diperlukan perubahan sikap di tubuh Polri itu sendiri," katanya.Ditambahkan Ketua Sub Komisi Pemantauan Komnas HAM MM Billah, dilihat dari besarnya organiasasi Polri, dibutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengubah Polri menjadi polisi sipil."Diperlukan perubahan mulai dari pemikiran, kelembagaan, hingga kultur dan budaya," ujarnya.Sedangkan Wakil Ketua I Komnas HAM Zoemrottin K Susilo mengatakan, pihaknya juga menyoroti penyiksaan yang kerap dilakukan Polri terhadap pelaku kejahatan sebagaimana yang sering dipertontonkan media massa.Garuda dan Billah juga menuturkan kalau Komnas HAM telah melakukan pendataan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan anggota Polri periode tahun 2003. Diharapkan dalam waktu satu dua bulan seluruh data kekerasan tersebut selesai direkapitulasi.Sementara Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Brigjen Pol Supriyadi mengakui banyak pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Rata-rata hampir 70 persen pelanggaran dilakukan oleh Bintara karena anggota Polri terbanyak adalah Bintara."Sudah dilakukan penanganan disiplin seperti pada kasus Bulukumba dan Manggarai," katanya. (sss/)