.webp)
"Kuatnya dominasi peran calo dalam proses rekruitmen kepada calon buruh
migran Indonesia dan juga tidak terpenuhinya hak atas informasi tentang
migrasi yang aman," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah pada diskusi Mencari Sistem Perlindungan TKI yang Efektif di kantor
Depnakertrans, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2009).
Anis menjelaskan, pada penampungan para TKI, pendidikan pra pemberangkatan tidak berjalan optimal. Penampungan selama ini lebih berfungsi sebagai tempat isolasi.
"Praktek kerja paksa dan eksploitasi seringkali menjadi bagian resmi dari proses di penampungan dalam bentuk dipekerjakan tanpa gaji," ujarnya.
Pada masa bekerja di luar negeri, para TKI sering kali mengalami shock
culture atas situasi tempat kerja baru yang seringkali berbeda dengan
gambaran yang diberikan semasa di penampungan.
"Sejak TKI masuk rumah majikan, kerja benar-benar tergantung dengan
kebijakan majikan. Tidak ada satu pihak pun yang memiliki akses untuk
mengotrol situasi di dalam rumah majikan," jelasnya.
Anis juga menyoroti praktek pungli yang terjadi saat kepulangan para TKI ke tanah air.
"Melembagakan praktek bisnis melalui pemaksaan, pemerasaan, pungutan liar dalam bentuk terminal khusus TKI semisal transportasi, dan money
changer," contohnya.
Oleh karenanya, Anis menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil alih
peran-peran strategis yang selama ini dikuasai oleh kepentingan bisnis atau pemodal.
"Antara lain pendidikan pra pemberangkatan, cek kesehatan, dan urusan
dokumen. Pentingnya ratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan terhadap buruh migran," pungkasnya.
(fiq/aan)
