Hal tersebut diungkapkan Humas PLN Wilayah Riau, Delvis Bustami saat dihubungi detikcom, Rabu (1/07/2009) di Pekanbaru, Riau.
"Mereka itukan orang-orang yang memiliki tanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga kita memberikan prioritas untuk tidak dilakukan pemadaman bergilir. Kan aneh juga, kalau pejabat negara kita di rumahnya mati lampu," kata Delvis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
lainnya.
Delvis menambahkan, konsumen PLN itu terbagi pada tiga wilayah yakni ring I, II dan III. Rumah dinas para pejabat di Komplek Gubernuran Selatan tersebut termasuk kawasan ring I. Kawasan ini sebenarnya juga terjadi pemadaman bergilir. Namun pemadaman listrik baru dilakukan apa bila telah terjadi devisit yang sangat mengkhawatirkan.
"Ring I itu sebenarnya juga mendapat pemadaman bergilir, hanya saja kondisinya harus benar-benar kritis. Kalau belum kritis, memang tidak terjadi pemadaman bergilir di komplek tersebut," kata Delvis.
Meski demikian, Delvis membantah kebijakan tersebut sebagai bentuk diskriminasi oleh PLN. "Ini bukan diskriminasi, tapi ini lebih pada sifatnya pengamanan saja," kilah Delvis.
(cha/djo)










































