"Ini butuh klarifikasi, karena itu SBY harus memanggil Didi dan bicarakan secara langsung ada apa kisruh di balik ini," ujar Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar ketika berbincang dengan detikcom, Senin (29/6/2009).
Zaenal menyatakan pertemuan tersebut penting untuk memperjelas duduk persoalan yang sebenarnya. Sebab hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak mempercayai kedua belah pihak.
"Bahayanya menjadi simpang siur. Ini bisa menciptakan ketidakpercayaan terhadap Didi maupun SBY. Misalkan, walaupun SBY sudah bilang nggak menyuruh, tapi orang kan bisa bilang ah itu di mulut saja belakangnya juga tidak. Begitu juga sebaliknya," jelas Zaenal.
Lebih cepat proses pemanggilan akan lebih baik. "Presiden seharusnya mudah melakukan itu. Presiden kan memegang kewenangan besar karena Didi itu bawahannya," imbuh dosen hukum administrasi ini.
Sebelumnya, Didi menyatakan dirinya siap jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Presiden. Ia pun bersikukuh untuk tetap melakukan audit kepada KPK sebab BPKP memiliki hak untuk itu berdasarkan PP No 60 tahun 2008.
(amd/nrl)
