"Kalau kasus Aulia itu sangat kecil kemungkinannya. Karena kalau Pak SBY berfikir seperti itu kenapa tidak dari awal? Tidak mungkin ada arah ke sana," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2009).
Menurut Lukman, prinsipnya KPK harus tetap ada. Masalah korupsi sudah sangat menggangu. "Tapi yang terpenting adalah saling kontrol semua tergantung dengan fungsi dan wewenangnya," katanya.
Lukman menambahkan, jika kenyataannya KPK dinilai terlalu powerful, dikhawatirkan ada penyalahgunaan kewenangan. "Misalnya terkait penyadapan, seperti kasusnya Antasari yang menyadap teleponnya Nasrudin dan Rhani. Mungkin ini perlu dikendalikan," jelas dia.
(nik/nrl)










































