ICW: Lembaga Penegak Hukum Tidak Pernah Mengingatkan

Jakarta - Tidak semua orang tahu ada PP No 71 Tahun 2001 tentang pemberian hadiah uang bagi pelapor kasus korupsi. Salah satu penyebabnya, lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan tidak pernah mengingatkan.

"KPK atau Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lain harus mengingatkan soal pemberian persentase itu," kata peneliti ICW Emerson F Yuntho saat berbincang lewat telepon, Minggu (21/6/2009).

Aturan tersebut, menurut Emerson, sangat bagus. Namun ia menyayangkan, penjelasan teknis mengenai prosedur penerimaan uang belum jelas.

"Kalau pelapor itu dapat berapa mil, harus meminta uangnya ke mana belum jelas," tambahnya.

Selain itu, realisasi aturan mengenai jumlah uang juga masih sulit dipraktekkan. "Wajar saja sampai sekarang belum ada yang pernah menerima," pungkasnya.

Hadiah uang ini diatur dalam PP No 71 Tahun 2000 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 9 disebutkan, besaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ditetapkan paling banyak sebesar 2ˆ (dua permil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.

Pemberian ini, menurut PP tersebut, untuk mendorong orang, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun penghargaan akan diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(mad/nrl)