Penyelesaian Sengketa Ambalat Bisa Puluhan Tahun

Jakarta - Penyelesaikan sengketa batas wilayah perairan di Ambalat, Kalimantan Timur, antara Indonesia dan Malaysia diperkirakan akan sangat alot. Pasalnya, perundingan untuk menyelesaikan kasus itu membutuhkan waktu yang sangat lama.

"Penyelesaiannya bisa puluhan tahun. Perundingan diplomasi membutuhkan kesabaran, ketekunan dan daya tahan tinggi," kata pengamat Hukum Laut, Hasjim Djalal dalam disusi 'Ketegangan di Ambalat' di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (18/6/2009).

Menurut Hasjim, penyelesaian sengketa perbatasan ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Dicontohkannya, ketika dilakukan perundingan batas wilayah maritim antara Indonesia dan Singapura yang memakan waktu 20 tahun, bahkan perundingan dengan Vietnam dan Cina membutuhkan waktu 50 tahun.

Hasjim juga menjelaskan, masih ada beberapa titik segmen perbatasan yang menjadi sengketa, di antaranya 10 titik perbatasan darat RI-Malaysia, 3 titik RI-Timor Leste, Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) dengan Malaysia, India, Vietnam, Thailand, Filipina, Timor Leste dan Palau.

Guna membantu upaya diplomasi, Hasjim sepakat, adanya dukungan dari pihak militer yang kuat. Namun sayangnya, justru anggaran militer yang dimiliki TNI sangat kecil, termasuk di kawasan ASEAN.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Rencana Pertahanan Departemen Pertahanan (Dephan) Laksamana Muda TNI Gunadi mengaku, saat ini anggaran pertahanan sekitar Rp 33,6 triliun. Alokasi terbesar diterima oleh TNI AD, yaitu RP 16 triliun, TNI AL Rp 5,5 triliun dan TNI AU sekitar Rp 3,9 triliun.

Walau menerima alokasi anggaran untuk TNI AD terbesar, lanjut Gunadi, sebagian besar untuk belanja pegawai, sementara sisanya sekitar Rp 2 triliun untuk perasional untuk 500 satuan kerja yang ada di lingkungan AD. Diperkirakan, satuan terkecil di tingkat Komando Rayon Militer (Koramil) hanya mendapat Rp 4 juta per bulan.

Oleh karenanya, untuk pembelian alutsista bagi TNI AD sebenarnya sangat kecil sekitar Rp 1 triliun. Sedangkan untuk TNI AL dijatah Rp 3 triliun dan TNI AU dijatah Rp 2 triliun.

(zal/iy)