PDIP Usul Dekrit Presiden Atasi Lapindo

Jakarta - Penyelesaian masalah lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur dinilai berlarut-larut. Fraksi PDIP DPR mengusulkan agar dikeluarkannya dekrit presiden untuk mengatasinya.

"Siapa pun presidennya harus ambil sikap dekrit. Instruksinya, pemerintah
ambil alih lumpur Sidoarjo," kata  Ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2009).

Dengan dekrit ini, Tjahjo menjelaskan, pemerintah dapat segera mengambil
alih semua aset Lapindo. Dengan demikian proses ganti rugi menjadi
lebih cepat.

"Pemerintah harus ambil alih,  meminta PT Mintara untuk selesiakan ganti
rugi dan sosial. Kalau perlu pemerintah dekrit untuk percepat infrastruktur, apakah jalan KA," ujar Tjahjo.

Tjahjo berharap semua masalah dapat diselesaikan dalam jangka waktu tiga
tahun ke depan. "Yang kami ingin tanyakan komitmen penyelesaian, targetnya 2012. Kita mengundang Menteri PU karena sampai sekarang belum diputuskan sumur dihentikan," kata Tjahjo.

(van/aan)