Mantan Sekjen DKP Pertanyakan Pencopotan Dirinya

Jakarta - Pelantikan pejabat eselon I Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pada Selasa (16/6/2009) lalu menyisakan tanda tanya. Salah satu pihak yang diganti, Sekjen DKP Widi Agoes Pratikto mempertanyakan alasan penggantian jabatan yang telah diembannya selama 8 tahun tersebut.

"Pemindahan dan pemberhentian pejabat eselon I dilakukan kalau ada dua sebab, pertama pensiun dan yang kedua terdapat masalah atau kasus yang mengakibatkan pemberhentian," kata Widi kepada detikcom, Kamis (18/6/2009).

Padahal, menurut Widi, dirinya tidak memenuhi dua klausul yang terdapat dalam surat edaran Seskab Sudi Silalahi yang ditandatangani 17 Maret 2009 itu. Widi meyakinkan, dirinya tidak memiliki masalah yang mengakibatkan pencopotan jabatan tersebut.

"Saya hanya ingin tanya saja. Karena ini menyangkut track record saya sebagai Guru Besar Teknik Kelautan ITS," ujarnya.

Widi menceritakan, gelagat dirinya akan dicopot sebenarnya telah dia cium sejak April 2009. Waktu itu dia langsung tanya kepada Menteri DKP Freddy Numberi tentang isu tersebut. Widi mempertanyakan selama menjelang Pilpres seharusnya tidak boleh ada pergantian jabatan. "Tapi beliau (Freddy) mengatakan akan memohon izin khusus," cerita Widi.

"Setelah terbit surat pencopotan tangal 15 Juni, saya nggak dipanggil. Padahal lazimnya kalau sekjen dipanggil kalau mau diganti. Klarifikasi saya juga tidak dijawab," imbuhnya.

Widi tidak mempermasalahkan apa motif pemberhentian atas dirinya. Namun yang dia permasalahkan cara-cara pencopotan harusnya sesuai dengan aturan yang ada."Motif silakan saja. Namun sistem dan prosedur harus ditaati," pintanya.

Waktu pelantikan sekjen baru 16 Juni kemarin kok tidak hadir? "Saya khawatir kalau saya hadir berarti menyepakati poin kedua (bermasalah-red). Jadi sama sekali tidak ada saya ingin berontak, itu tidak ada. Saya hanya ingin kesantunan dilakukan," ujarnya.

(anw/iy)