.webp)
sebagai bentuk protes pemberian cincin bagi anggota DPR yang akan
mengakhiri masa tugasnya.
"Apakah pantas DPR dapat penghargaan? Cermin lebih baik daripada cincin
agar mereka bisa bercermin dari sisi kinerja yang sudah dicapai," ujar
Kordinator ICW Abdullah Dahlan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/6/2009).
Pemberian cermin ini, kata Abdullah, adalah kado istimewa bagi anggota DPR
yang akan purnatugas menggantikan cincin emas yang nilainya jutaan rupiah
itu.
Cincin dinilai tidak layak dan tidak tepat sebagai cinderamata. Sebagai
gantinya mereka memberi cendera mata berupa cermin agar para anggota dewan
bisa berkaca dari sisi kinerja yang dicapai, dan etika moral yang
dilakukan selama menjadi anggota dewan.
Sayangya, hadiah cermin ini tidak bisa diberikan langsung kepada Badan
Kehormatan (BK) DPR yang mereka tuju. Karena tak ada satu pun anggota BK
DPR yang menemui mereka, sebuah cermin yang sudah dipersiapkan sebagai
cinderamata hanya diserahkan kepada sekretarian BK DPR saja.
Sementara itu, Sekjen Forum Masyarakat Pemantau Parlemen (Formappi)
Sebastian Salang mengatakan, sebagai lembaga yang pernah dinyatakan
terkorup, DPR tidak pantas menerima cinderamata di akhir masa tugasnya.
Apalagi nilainya hingga miliaran rupiah.
"DPR itu lembaga terkorup, belum lagi komitmennya pada persoalan rakyat.
Rakyat beli beras saja susah, DPR kok dapat cincin emas. Kalau tidak tahu
diri, silakan teruskan. Tapi kalau tahu diri, batalkan niat (pemberian
cincin) itu," tandasnya.
(Rez/anw)
