Perundingan Babak 14 Indonesia-Malaysia Digelar Juli

Jakarta - Perundingan batas wilayah ambalat babak 14 akan dilaksanakan bulan Juli di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat ini pemerintah memiliki 3 pedoman dalam menyelesaikan kasus ambalat.

"Pedoman kita saat ini percepat perundingan di babak 14, hindari provokasi dari tentara laut Malaysia di lapangan, dan tegaskan kedaulatan RI harus dipelihara," ujar Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam RDP bersama Komisi I di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2009).

Menurut Juwono, posisi Indonesia kuat secara hukum karena lebih patuh pada prinsip negara kepulauan. Selain itu secara faktual Indonesia juga lebih dahulu memberi konsesi pada dua perusahaan asing untuk mengelola, yaitu Unocal dan ENI.

Lamanya perundingan hingga ke babak 14 ini, menurut Juwono, disebabkan karena Malaysia beranggapan Ambalat adalah miliknya. "Karena Malaysia sejak tahun 2004-2005 menetapkan garis Ambalat dari Sipadan-Ligitan," kata Juwono.

"Menurut mereka, itu adalah hak mereka karena mereka menggunakan peta (tahun) 1979 yang notabene luas-luas perairan mereka juga digugat oleh negara tetangga, seperti Singapura, Brunai, Vietnam, Filipina, dan Cina," imbuhnya.

Disinggung mengenai kemungkinan mentoknya perundingan babak 14, Juwono
mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi.

"Kalau gagal, Indonesia sudah menyiapkan langkah antisipasi berupa pembentukan tim teknis yang diketuai Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Arif Hafaz Wiroseno, yang akan memberikan penguatan kepada diplomat," ucapnya.

(amd/sho)