KPK Minta Utang Luar Negeri yang Tidak Efektif Distop

Jakarta - Utang luar negeri yang ditanggung negara, sebagian tidak efektif penyalurannya. Bahkan ada utang yang terus menerus menelan biaya APBN tanpa menghasilkan apa-apa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta hal itu distop.

"Kalau utang-utang itu terus membuat biaya-biaya. Kita minta distop," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2009).

Menurut Haryono, masih banyak utang luar negeri yang sistem pengelolaannya tidak melalui proses kajian yang jelas. Beberapa proyek di departemen dan instansi pemerintah bahkan menggunakan dana talangan dari APBN dulu, sedangkan pinjamannya tidak kunjung dicairkan.

"Karena dari kita juga ada yang belum lengkap juga, seperti persyaratan yang belum terpenuhi," jelasnya.

Haryono juga menuturkan, ada proyek utang luar negeri yang dicairkan tidak untuk peruntukannya. Misalnya di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), kebutuhan proyek untuk pembuatan laboraturium, namun utang turun untuk hal lain.

Akibat ketidakefektifan tersebut, sedikitnya ada Rp 2 triliun uang negara yang  terbuang percuma pada tahun 2008."Kalau di-manage dengan baik itu tidak akan terjadi," tutupnya.

(mad/ndr)