KPK Pelajari Dugaan Pemberian Gratifikasi RS Omni

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari dugaan pemberian gratifikasi oleh RS Omni International pada Kejaksaan Negeri Tangerang. Bahkan jika perlu, pihak-pihak penerima akan dimintai informasi.

"Dipelajari dulu kasusnya, kalau kita membutuhkan informasi langsung dari pihak-pihak penerima," kata Plh Ketua KPK M Jasin di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2009).

Jasin juga mengaku tidak keberatan jika harus menyelidiki kasus ini. Meski penanganannya sedang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Apabila ada hal-hal yang menurut Kejagung lebih baik ditangani KPK, ya kita tidak keberatan," jelasnya.

Menurut Jasin, kriteria pemberian gratifikasi adalah jika sesuatu diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertentangan dengan jabatannya. Jika itu dilakukan dengan sengaja maka bisa dikatakan suap.

"Kalau tidak secara individu kita khawatir ada aturan yang mengatur tentang itu," tutupnya.

Sebelumnya, kubu Prita Mulyasari mengaku telah melihat adanya pengumuman tentang pemberian pelayanan kesehatan gratis pada aparat kejaksaan negeri Tangerang.  Namun hal ini dibantah berkali-kali oleh pihak RS Omni dan Kejaksaan.

(mad/nrl)