Agus Wijoyo: Manajemen TNI Harus Terbuka

Musibah Beruntun Alutsista

Agus Wijoyo: Manajemen TNI Harus Terbuka

- detikNews
Selasa, 09 Jun 2009 17:33 WIB
Jakarta - Simpang siur penyebab musibah peralatan pertahanan dan keamanan milik TNI tidak lepas dari ketertutupan manajemen lembaga tersebut. Akibatnya setiap kali terjadi musibah, rakyat mudah terseret ke arah tudingan yang tendensius dan sarat kepentingan politik.

Demikian komentar Letjen (Purn) Agus Wijoyo mengenai terus munculnya isu minimnya anggaran pertahanan. Isu lama tersebut kembali muncul menyusul jatuhnya helikopter Kopassus TNI AD di Cirebon yang terjadi kurang dari satu bulan dari jatuhnya Hercules TNI AU di Magetan.

"TNI semestinya punya akuntabilitas dan transparansi dalam manajemennya, toh itu bukan rahasia militer. Tapi pertanggungjawaban mengapa peralatan yang dibeli dengan uang rakyat jadi hancur dan rusak bahkan memakan korban," kata mantan Kepala Staf Teritorial TNI itu pada detikcom, Selasa (9/6/2009).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari sekian kali musibah kecelakaan peralatan pertahanan milik TNI, tidak ada satu pun hasil penyelidikannya yang diungkapkan secara resmi kepada masyarakat. Akibatnya kelompok masyarakat di luar TNI tidak memiliki akses data memberi masukan demi mencegah terulangnya musibah serupa.

Akibat lebih buruk dari ketertutupan TNI adalah terseretnya opini publik dengan pendapat tidak berdasar analisa akurat mengenai penyebab musibah. Padahal spekulasi tersebut sering dihembuskan justru hanya untuk keuntungan kepentingan kalangan tertentu.

"Kalangan tertentu langsung loncat ke kesimpulan ngawur seperti lagi-lagi kekurangan anggaran. Kecelakaan bisa akibat human error, cuaca dan faktor maintenance," papar Agus.

Tidak lupa dia menyoroti peran DPR untuk ikut mencegah terjadinya musibah. Di dalam kapasitas menjalankan fungsi kontrol, seharusnya DPR bisa meminta penjelasan dalam rapat dengar pendapat dengan pejabat publik terkait lalu mendorong agar dipaparkan kepada publik.

"Kita tidak bisa tahu segalanya, tapi seharusnya anggota DPR yang terhormat bisa minta penjelasan itu ke pemerintah. Wakil rakyat harus ikut kontrol.
Kecelakaan tidak berada dalam wilayah isolasi dan berdiri sendiri, banyak cara dalam sistem untuk mencegah, mengetahui dan mengatasi kecelakanan. Banyak bisa kita lakukan di tengah keterbatasan anggaran untuk mencegah kecelakaan," tandasnya.

(lh/asy)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads