Para Notaris Keberatan dengan Access Fee Sisminbakum

Jakarta - Sistim Administrasi Badan Hukum Umum (Sisminbakum) diperuntukkan bagi notaris dalam mengurus pendirian atau pengesahan perusahaan. Meski menyetujui penerapan sistem online tersebut namun para notaris keberatan dengan access fee sisminbakum.

"Kami pernah menyampaikan keberatan mengenai access fee sebelum mulai diberlakukannya sisminbakum," kata notaris Harun Kamil dalam persidangan kasus dugaan korupsi Sisminbakum di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum HAM dengan terdakwa mantan Dirjen AHU Romli Atmasasmita, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta, Senin (8/6/2009).

Dikatakan Harun, access fee sisminbakum adalah Rp 1 juta dan Rp 200 ribu, sebagai pemasukan untuk negara. Menurutnya masih ada lagi biaya sebesar Rp 350 ribu, namun Harun tidak menjelaskan untuk apa uang tersebut.

Dikatakan mantan Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) itu dia sudah menyampaikan keberatan langsung kepada Romli.

"Menurut beliau, penghitungan sudah dilakukan oleh akuntan, sehingga keluar angka tersebut. Harap diterima," kata Harun menirukan Romli.

Pria berusia 65 tahun itu juga menanyakan berulang-ulang tarif Sisminbakum tersebut kepada PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD). SRD merupakan perusahaan swasta yang berperan sebagai provider Sisminbakum. Apalagi para pengguna harus membayar dulu sebelum bisa mengakses layanan itu.

"Kami bolak-balik bertanya kepada SRD. Kenapa angkanya segitu. Tapi hingga saya berakhir menjabat tidak pernah muncul jawabannya," imbuhnya.

Harun mengatakan para notaris juga sedikit keberatan dengan persiapan Sisminbakum. Sebab pada saat proyek tersebut dimulai pada 2001 belum semua notaris memiliki komputer dan jaringan internet belum cukup luas.

Selain menyatakan keberatan dengan proyek Sisminbakum, dia juga menyebut adanya keuntungan-keuntungan dengan adanya Sisminbakum. Pertama pengesahan akta pendirian perusahaan bisa lebih cepat dari sebelumya 60 hari menjadi satu minggu.

Kedua proyek tersebut memperoleh apresiasi dari luar negeri sehingga banyak investor asing yang investasi di Indonesia. Ketiga menghilangkan KKN karena dengan sistem online, para notaris tak bersentuhan langsung dengan pejabat di Depkum HAM.

"Apakah KKN itu memang benar-benar ada?" tanya ketua majelis hakim Syahrial Sidik.

"Itu semacam persepsi saja. Kalau saya menjalani itu tidak. Kalau notaris lain saya dengar begitu," jawab Harun.

(nwk/iy)